pemilih pemula

: 31 tahun dan akhirnya saya memilih juga.

Jika melihat umur, harusnya tahun 2004 dan 2009 saya sudah bisa mengikuti pemilihan umum. Tapi berhubung di tahun-tahun itu saya masih nomaden yang berpindah - pindah dari satu kost ke kost lain di Bali berbekal kartu Kipem (Kartu Identitas Penduduk Sementara),dan pulang ke Kediri untuk ikut Pemilu rasanya sangat tidak mungkin, maka di 2014 adalah kesempatan pertama saya untuk memilih.

Sebenarnya alasan lokasi dan kartu tanda penduduk juga bukan alasan utama sih, tapi di tahun 2004 dan 2009 lebih karena saya acuh dan apolitis. 1998 reformasi, 1999 pemilu pertama setelah reformasi dan meskipun saya belum punya hak memilih, sebenarnya saat itu saya mempunyai harapan yang sangat tinggi. saya bayangkan demokrasi akan berjalan, fox populi fox dei, tapi pada kenyataannya runtuhnya rezim orde baru yang kental kolusi, korupsi dan nepotisme, berganti menjadi masa reformasi yang...kurang lebih sama. anggota dewan yang harusnya mewakili suara rakyat, hanya memperkaya diri sendiri. bahkan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya, siapa saya yang punya modal, bisa mengajukan diri sebagai wakil di legislatif. 1999 hingga 2004 tidak ada harapan perbaikan, hingga 2009 dan pemerintahan sama saja. yang membedakan hanya seringnya reshuffle kabinet, ganti-ganti menteri sampai akhirnya saya tidak tahu siapa menteri dalam negeri yang menjabat kala itu.

15 tahun setelah runtuhnya orde baru, 15 tahun reformasi, 2 kali pemilu dan saya memilih status quo, Indonesia masih begitu-begitu saja.

Hingga akhirnya pertengahan tahun lalu, saya membantu seorang klien yang ingin terjun di politik dan bersiap untuk 2014 ini. Mau tak mau saya yang acuh dan pesimis, belajar lagi dari nol. belajar tentang politik, belajar mengenali pola dan belajar untuk lebih peduli pada indonesia. dan jalan satu-satunya untuk peduli pada kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dimulai dengan, memilih orang-orang yang duduk di pemerintahan. Naif ya? Tapi ya memang begitu, karena kalau saya tak memilihpun, pemerintahan tetap jalan, kebijakan tetap dibuat, oleh orang-orang yang saya tidak tahu siapa.

Jadi begitulah, tanggal 9 April lalau saya pun memilih anggota legislatif untuk pertama kalinya.Saya dan suami terdaftar di TPS yang berbeda, sehingga kami harus bergantian memilihnya. Dan Ghandar ikut masuk ke bilik suara di 2 TPS tersebut, bertanya tanya apa yang kami lakukan, kenapa kami menusuk kertas dengan paku, dan apa yang kami tusuk. Ini adalah salah satu alasan lainnya kenapa saya memilih di tahun ini : karena saya ingin Ghandar mengenal haknya untuk bersuara sejak dini.

Berhubung saya terdaftar di daerah yang mempunyai DPRD kota, maka ada 4 kartu yang harus saya "coblos" (errrr....literally coblos dengan menggunakan paku lho!). Hijau untuk DPRD Kota, Biru untuk DPRD Provinsi, Merah untuk DPD dan Kuning untuk DPR RI. Enaknya di Pemilu kali ini, sudah banyak website - website yang memuat profile calon legislatif, jadi lebih mudah untuk mengetahui rekam jejak mereka. Selain dari http://kpu.go.id , ada juga http://jariungu.org atau http://bersih2014.net

Dari sini saya berusaha screening siapa saja yang akan saya pilih.  3 minggu waktu yang saya punya sebelum 9 April, sedangkan anggota caleg yang harus saya screening ada ratusan jumlahnya. Begini kurang lebih sistem yang saya pakai untuk screening awal :

1. untuk caleg DPR RI saya persempit dengan mencoret daftar-daftar caleg dari partai yang menjagokan capres-capres pelanggar HAM, mempunyai dosa kemanusiaan, serta partai yang kalau kampanya memanfaatkan media nya untuk black campaign ke partai / tokoh lain. Suara kursi partai di DPR RI berpengaruh sekali terhadap jumlah suara yang menentukan lolos/tidak presidential treshold sehingga partai tersebut bisa mengajukan capres. karena itu saya memilih untuk memberikan suara dan memperbesar kesempatan pada partai yang mengusung orang baiksebagai presiden. 
2. Untuk caleg DPRD Kota dan DPRD Provinsi, berhubung saya tinggal di Depok - Jawa Barat dimana masalah utamanya adalah intoleransi agama dan pendidikan serta kesejahteraan, maka saya coret partai - partai yang pernah mendukung/terlibat intoleransi agama. Saya coret partai yang kadernya menjabat / pejabat incumbent dan membuat kebijakan-kebijakan aneh yang saya pikir tidak masuk akal.
3. Untuk DPD karena tidak ada unsur partai, saya murni mempertimbangkan rekam jejak personel yang bersangkutan.

Dengan mengesampingkan partai - partai dengan kriteria di atas, sebenarnya saya bisa saja rugi karena mungkin mengabaikan sosok-sosok bagus yang berasal dari partai tersebut. Tapi itu adalah resiko yang harus saya ambil, dan sebagai kompensasinya saya memanfaatkan waktu yang minim tersebut untuk memilih caleg-caleg terbaik dari partai yang tersisa dan memastikan rekam jejak mereka.

Dan beginilah akhirnya...